Himpunan Maluku untuk Kemanusiaan

Akronim:
Humanum
Alamat:
Jl. Ina Tuni Raya I Karang Panjang
Kode Pos:
97212
Kota/Kab - Provinsi:
Kota Ambon - Maluku
No. Telepon:
0911-356216; 352035 ; 0813 4346 2233
E-mail Lembaga:
humanum@baileo.or.id
Nama:
Vivi Marantika
Visi:
Memperjuangkan hak–hak masyarakat adat Maluku yang terpinggirkan, termarginalkan, tersisihkan dan mengembalikannya kepada fitrah manusia sebagai manusia merdeka, berdaulat dan kaya. Menentang ketidakadilan, Penjajahan kapital global, Hegemoni kekuasaan dan pelanggaran HAM yang menjadi sumber keterpurukan rakyat.
Misi:
Memperjuangkan pemulihan dan pengakuan hak-hak adat, budaya dan sejarah masyarakat lokal di Kepulauan Maluku. Memperjuangkan pemulihan dan pengakuan hak-hak perempuan adat atas budaya dan sejarah masyarakat lokal di Kepulauan Maluku. Menghidupkan dan menguatkan kembali otonomi organisasi dan kelembagaan lokal dalam mengelola dan mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat se-tempat. Memperkuat dan mendorong keadilan dan kesetaraan gender dalamkelembagaan adat dan masyarakat. Memperkuat sistem pengetahuan, kearifan dan ketrampilan masyarakat lokal agar mampu mengorganisir diri, sehingga akan lebih mampu pula mengelola usaha-usaha penghidupan mereka sendiri secara lebih sistematis. Mendorong, menciptakan dan memperkuat lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis kepentingan, kebutuhan dan kesejahteraan rakyat warga masyarakat setempat. Melakukan kajian-kajian dan analisis kritis terhadap berbagai kebijakan pada berbagai aras dan tingkatan (lokal, nasional, internasional) dan atas dasar tersebut, melakukan advokasi perubahannya ke arah pengakuan hak dan martabat, kemaslahatan bersama, dan kesejahteraan hidup rakyat warga masyarakat setempat. Melaksanakan koordinasi dalam lingkaran jaringan dan kerjasama dengan berbagai fihak di luar jaringan dalam rangka menciptakan sinergi sebagai suatu gerakan perubahan sosial yang kuat.
Tahun Berdiri:
2003
Legalitas Lembaga:
Lainnya
Bidang Kegiatan:
Advokasi, Publikasi, Pelatihan, Bantuan Hukum
Sektor Kegiatan:
Hukum dan HAM, Perempuan dan Gender, Kebijakan Publik, Pembangunan Perdamaian